Badan Usaha

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tata cara pendirian, pengurus, kewenangan hingga pembubaran diatur secara jelas dalam UUPT tersebut. Sebenarnya, apa saja sih dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh Perseroan Terbatas? 1. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Badan HukumAkta pendirian perusahaan merupakan salah satu dokumen yang dibuat […]

Dalam rencana kerjasama antar Perusahaan atau rencana melakukan kegiatan transaksi dengan Perusahaan lain, seringkali diawali dengan Legal Due Diligence (LDD) sebagai awal proses tersebut. Apa itu LDD dan manfaat LDD? Simak ulasan di bawah ini.Legal Due Diligence (LDD) atau yang sering disebut juga sebagai Legal Audit merupakan suatu kegiatan pemeriksaan dari segi hukum terhadap suatu

Anda pernah melihat toko Mixue? Esteh Indonesia? Gacoan? Toko outlet atau resto dengan nama-nama tersebut tidak asing dari penglihatan kita di jalanan kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Brand-brand tersebut adalah salah satu dari ribuan franchise atau waralaba di Indonesia.Sebenernya apa arti dan maksud dari franchise atau waralaba? Waralaba sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu

Toko outlet atau resto dengan nama-nama seperti Chatime, Sabana bahkan Mc Donalds tidaklah asing dari penglihatan kita di berbagai kota dan lokasi. Brand-brand tersebut adalah salah satu dari ribuan franchise atau waralaba di Indonesia.Bisnis dengan sistem franchise / waralaba termasuk salah satu sistem bisnis yang populer dan banyak diminati, terutama bagi para pelaku bisnis pemula.

Dalam hukum nasional, hak kekayaan intelektual atau yang dikenal dengan HAKI telah diatur dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan seperti, Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang–Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan masih banyak lagi. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan hak kekayaan intelektual berguna

Perjanjian atau Kontrak, merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Agar perjanjian dapat dianggap sah secara hukum, ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia:1. Kesepakatan para pihak2. Kecakapanpara pihak3. Mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas4. Sebab/causayang diperbolehkan

Bagi umat muslim, halal merupakan hal yang fundamental sebagai salah satu ketaatan umat muslim terhadap agamanya. Karenanya, keamanan dan kehalalan merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi Produsen dalam hal ini Pelaku Usaha dalam memproduksi dan menghasilkan produk. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Produk Halal adalah produk yang telah