Melakukan pengadaan barang dan jasa tidak hanya asal saja, melainkan ada aturan tertentu. salah satu aturan yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja adalah pajak pengadaan barang dan jasa. Ya, pembayaran pajak tersebut hukumnya wajib dan mengikat.
Terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga PPh yang harus dibayarkan jika pengadaan telah mencapai jumlah tertentu. Setiap penyelenggara harus mengetahui ketentuan mengenai pajak yang harus dibayarkan agar bisa menghitung sendiri besaran pajaknya.
Perlu diketahui bahwa tarif pajak pengadaan barang dan jasa berbeda-beda. hal tersebut disesuaikan dengan besar tarif pengadaan barang atau jasa tersebut. Semakin banyak total hargaya, maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayarkan.
Pengertian Pajak Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa
Pajak untuk pengadaan barang dan jasa adalah suatu pungutan wajib yang harus dibayarkan ketika melakukan pengadaan barang ataupun jasa. Besaran pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa tersebut.
Pajak pembelian barang diatas 1 juta tentu berbeda dengan pajak pembelian barang diatas 2 juta. Ada perhitungan pajaknya sendiri sehingga harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Hal tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku setiap tahunnya.
Cara perhitungan pajak pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi dua jenis yaitu PPN dan PPh. PPN merupakan pajak pertambahan nilai sedangkan PPh termasuk pajak penghasilan untuk pembelian barang.
Pajak PPN
Pajak PPN merupakan suatu pajak yang dipungut bagi setiap pertambahan nilai yang timbul karena adanya pemakaian dari faktor-faktor produksi oleh PKP, BKP, dan JKP. Lalu, sebenarnya PPN dibayar oleh siapa? jawabannya yaitu pihak konsumen terakhir.
Banyak yang bertanya terkait apakah semua barang kena PPN? tentu semua barang dan jasa yang beredar di masyarakat terkena pajak PPN. Terlebih jika melakukan pengadaan barang/jasa dalam jumlah yang besar, sudah pasti pajaknya juga besar.
Berapa minimal pajak PPN? Pajak PPN sudah dikenakan jika pembelian yang dilakukan di bawah 2 juta rupiah. Aturan perpajakan ini sudah mendapatkan kesepakatan dan sudah berlaku di masyarakat sehingga wajib dipatuhi.
Pertanyaan yang sering ditanyakan berikutnya adalah berapa PPN barang dan jasa? PPN paling minim berkisar 5% dan yang paling tinggi yaitu sekiar 20% . Jal tersebut berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku saat itu.
Pajak PPh Pasal 22
Berdasarkan UU HPP, PPh pasal 22 termasuk ke dalam pungutan pajak yang dilakukan wajib pajak berkenaan dengan kegiatan perdagangan suatu barang. Jadi, PPh tidak hanya berkaitan dengan pajak penghasilan seseorang saja.
PPH pengadaan barang berapa persen? menilik peraturan terbaru, tarif PPh pasal 22 untuk pembelian barang oleh bendahara pemerintah yaitu 1,5% dari harga pembelian. Dalam hal ini tidak termasuk ke dalam PPN dan tidak final.
Untuk pemungutan pajak pengadaan barang dan jasa konstruksi disesuaikan dengan skala bidang usahanya. Apabila tergolong kecil, maka pajak yang dikenakan cukup 2% saja termasuk final. Bagi usaha menengah dan besar, besaran pajaknya 3% final.
Tips Aman Membayar Pajak Pengadaan Barang Dan Jasa 2023
Berbicara mengenai perpajakan pengadaan barang dan jasa memang begitu ribet dan krusial. Namun, apapun keadaannya pajak tetap harus dibayarkan. Nah, agar tetap aman dalam membayar pengadaan barang ataupun jasa, ikutilah beberapa tips berikut:
1. Membuat e-Billing
Bagi yang belum mengetahui, e-billing merupakan kode unik yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. e-billing perlu dibuat terlebih dahulu melalui aplikasi pajak online guna melakukan pembayaran pajak secara online maupun offline.
Tujuan pembuatan e-billing adalah supaya petugas dapat dengan mudah mengidentifikasi jenis setoran pajak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, mampu memeprmudah petugas dalam mengidentifikasi pihak wajib pajaknya.
2. Bayar Pajak di Bank Persepsi
Perlu diketahui bersama bahwa tidak semua bank melayani pembayaran pajak barang dan jasa. Anda perlu mencari tahu terlebih dahulu bank mana saja yang melayani pembayaran pajak tersebut.
Bank Indonesia tidak sembarang dalam memberikan izin kepada bank yang berhak melayani pembayaran pajak. Bank yang telah dituntuk sebagai bank persepsi harus bertanggungjawab dalam mengalirkan dana pajak ke kas negara.
Setiap bank persepsi akan memberikan bukti pembayaran pajak berupa BPN bagi yang melakukan pembayaran secara online. Sedangkan untuk pembayaran secara offline, buktinya berupa BPS.
3. Simpan Bukti Pembayaran Pajak
Bukti pembayaran pajak BPN ataupun BPS harus disimpan setiap Anda melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa. Waktu penyimpanan minimalnya yaitu selama 10 tahun. Jadi, pastikan tempat penyimpananya aman dari gangguan apapun.
Tujuan menyimpan bukti pembayaran pajak tersebut adalah untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi di kemudian hari. Mengingat audit pajak dapat dilakukan sewaktu-waktu sehingga harus melakukan persiapan jika ada hal ganjil yang menimpa Anda.
Bukti pembayaran pajak dalam pengadaan barang dan jasa bisa menjadi penyelamat bagi Anda jika suatu saat dituduh belum membayar pajak. Jadi, pastikan Anda jangan langsung membuang bukti pembayarannya.
Teman Legal Solusi Terbaik Konsultasi Hukum Anda
Terkait pembayaran pajak di Indonesia, tentu ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui peraturan pembayaran pajak tersebut, Teman Legal telah menyediakan layanan Robot Lawyer.
Anda dapat mengunjungi https://temanlegal.com/ , kemudian chat langsung pada bagian Rbot Lawyer untuk berkonsultasi mengenai peraturan pajak. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Bagaimana, sangat menarik bukan?
Penutup
Menyimak informasi tersebut membuat Anda tidak bingung lagi dalam memahami pajak pengadaan barang dan jasa. Teruslah perbaharui informasi Anda terkait pungutan pajak tersebut agar tidak salah ketika melakukan pembayaran.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Apa perbedaan pajak PPN dan PPh?
Perbedaannya yaitu PPN dibebankan langsung pada konsumen akhirnya, sedangkan untuk PPh dibebankan langsung pada pihak yang memiliki penghasilan. Keduanya memiliki perbedaan yang jauh sehingga bisa dengan mudah untuk dikenali.
2. Apakah belanja barang 1 juta terkena PPN?
Setiap pembelian barang ataupun jasa dengan nilai akumulasi Rp 1.000.000 ke atas dikenakan PPN dengan presentase 10%. Syaratnya yaitu menggunakan 1 penyedia barang dengan kurun waktu 1 bulan kalender.
3. Melakukan pengadaan laptop terkena pajak apa?
Pembelian laptop termasuk ke dalam pengadaan yang biayanya cukup besar. Apabila harga laptop tersebut sekitar 15 juta, maka pajak yang dikenakan yaitu PPN sebesar 11% dan PPh pasal 22. Kedua kategori pajak tersebut wajib dipatuhi.
4. Apakah melakukan pengadaan jasa catering terkena pajak PPN?
Banyak orang yang menanyakan hal ini karena merasa penasaran. Perlu diketahui bahwa pengadaan jasa boga ataupun catering termasuk ke dalam jasa yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, pengadaan ini sangat amans sekali karena tidak wajib bayar pajak.