Memahami alur perizinan usaha makanan, termasuk makanan ringan merupakan hal yang penting bagi seorang pebisnis. Saat ini, makanan ringan adalah salah satu camilan yang sangat diminati. Namun, tentu pelaku usaha harus memperhatikan legalitas usahanya, bukan?
Oleh karenanya, pelaku usaha harus memahami secara menyeluruh mengenai peraturan dan perizinan yang berlaku. Hal ini akan sangat membantu pebisnis makanan ringan agar dapat menghindari masalah hukum yang berpotensi menghambat pertumbuhan bisnis mereka.
Perizinan Usaha Makanan Rumah Tangga (PIRT)
PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah singkatan dari istilah yang merujuk pada perizinan bagi usaha makanan atau minuman yang dihasilkan di tingkat rumah tangga. Regulasi ini mengatur produksi dan penjualan makanan atau minuman skala rumahan.
Tujuan utama dari perizinan ini yakni untuk memastikan bahwa makanan atau minuman yang dihasilkan secara rumahan aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Apakah jualan makanan harus ada izin PIRT? Seorang yang mengelola bisnis kuliner, meskipun hanya makanan ringan, diharapkan dapat mematuhi regulasi yang berlaku. Tentunya, ini juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan.
Alur Secara Umum dalam Mengurus PIRT
Pemilik usaha rumahan yang ingin memproduksi makanan ringan harus mengajukan permohonan izin kepada otoritas yang berwenang, seperti Dinas Kesehatan setempat. Proses perizinan ini melibatkan berbagai hal yang dibutuhkan.
Beberapa hal tersebut antara lain pemeriksaan lokasi produksi, penilaian bahan-bahan yang digunakan, pengujian keamanan pangan, serta verifikasi kepatuhan terhadap standar higienis dan kesehatan yang berlaku.
Setelah selesai mengurus perizinan usaha makanan ringan maka PIRT akan dikeluarkan. Pemilik usaha pun harus tetap menjaga kualitas, kebersihan, dan keamanan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Perizinan untuk UMKM ini penting sebagai jaminan untuk konsumen. Di mana, pelaku usaha menjamin bahwa produk makanan atau minuman yang dihasilkan di rumah telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tahapan dan Prosedur Perizinan
Proses mengurus perizinan usaha makanan akan melibatkan beberapa tahapan dan prosedur yang harus diikuti. Berikut adalah yang bisa diikuti dalam mengurus PIRT:
1. Persiapan Dokumen
Tahapan pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin usaha makanan ringan. Dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
- Surat permohonan izin PIRT
- Identitas pemohon (KTP atau identitas lainnya)
- Pas foto pelaku usaha makanan ringan 3×4 sebanyak 2 lembar
- Surat yang menyatakan keterangan domisili usaha dari Kecamatan
- Lokasi dan bangunan dalam bentuk denah
- Surat keterangan dari puskesmas atau dokter dalam rangka pemeriksaan Kesehatan dan sanitasi
- Surat yang berisi permohonan izin produksi untuk makanan dan atau minuman ke Dinas Kesehatan
- Data dan spesifikasi produk yang diproduksi
- Sampel produk yang diproduksi
- Label yang digunakan untuk produk makanan atau minuman ringan
- Hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan
- Turut aktif dalam kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan, agar bisa mendapatkan SPP-IRT
2. Pengajuan Permohonan
Setelah dokumen-dokumen persiapan selesai, kemudian ajukan permohonan izin PIRT ke instansi yang berwenang. Pelaku usaha dapat mengajukan ke Dinas Kesehatan setempat dan atau Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
3. Verifikasi dan Peninjauan Lokasi
Petugas dari instansi yang berwenang akan melakukan verifikasi dan peninjauan lokasi tempat produksi. Tujuannya untuk memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi standar keamanan pangan.
4. Evaluasi Dokumen dan Pemeriksaan Sampel Produk
Dokumen yang diajukan akan dievaluasi oleh petugas terkait. Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam beberapa kasus, produk yang dihasilkan oleh PIRT akan diambil sampelnya untuk diuji keamanannya di laboratorium. Hasil pengujian ini akan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengeluaran izin.
5. Izin PIRT
Jika semua persyaratan terpenuhi dan hasil evaluasi positif, maka izin PIRT akan diberikan kepada pemohon. Izin ini biasanya memiliki masa berlaku tertentu dan perlu diperpanjang secara berkala.
Total mengurus perizinan usaha makanan bisa memakan waktu hingga 3 bulan lamanya. Ketika masa berlaku izin mendekati habis, pemilik usaha PIRT harus melakukan pembaruan izin sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Macam-macam Izin Usaha Makanan
Izin usaha restoran maupun usaha makanan adalah salah satu komponen penting dalam memulai bisnis kuliner di Indonesia. Setiap jenis usaha makanan membutuhkan izin khusus yang sesuai dengan jenis dan skala operasionalnya.
Selain izin PIRT, ternyata masih ada beberapa perizinan lagi yang perlu diurus terkait bisnis makanan ringan yang kamu kembangkan. Apa saja perizinan makanan yang di maksud? Di bawah ini adalah penjelasannya:
1. Izin Badan Usaha
Perizinan badan usaha atau akta pendirian usaha adalah langkah-langkah administratif yang harus diikuti oleh pemilik atau pendiri usaha UMKM. Tujuannya untuk secara resmi mendirikan dan mengoperasikan bisnis yang dikelola.
Dengan mengajukan izin badan usaha ini, pelaku usaha memiliki landasan hukum dan legalitas untuk bisnisnya agar dapat beroperasi secara sah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
2. Izin Usaha Dagang
Perizinan usaha makanan berikutnya dalah izin usaha dagang atau SIUP. Izin ini adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha atau perdagangan di suatu wilayah atau negara.
SIUP merupakan langkah awal yang harus diambil oleh pemilik bisnis sebelum memulai kegiatan usahanya. Dengan memiliki izin ini, pemilik bisnis pun dapat mengoperasikan usahanya dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, SIUP juga membantu pemerintah dalam mengawasi bisnis-bisnis yang beroperasi di suatu wilayah. Hal ini untuk memastikan para pelaku usaha mematuhi peraturan dan kontribusi pajak yang wajib.
3. Sertifikasi Halal
Bagi pemilik bisnis beragama Islam dengan produksi makanan ringan, tentunya mengurus sertifikasi halal menjadi hal yang penting.
Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pengesahan yang diberikan oleh pihak berwenang untuk menunjukkan bahwa produk makanan ringan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip makanan yang halal dalam Islam.
Ini berarti produk makanan ringan tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan aturan dan keyakinan agama mereka. Konsumen pun tidak akan ragu lagi pada saat membeli produk yang dijual ketika melihat adanya label halal.
Permudah Mengurus Izin Usaha dengan Jasa Perizinan UMKM
Setelah melihat seperti apa tahapan, alur dan prosedur dari perizinan untuk usaha makanan, mungkin sebagian pelaku usaha makanan ringan akan menganggap ini adalah hal yang sulit. Jika demikian, tidak ada salahnya untuk menggunakan pelayanan jasa perizinan UMKM.
Salah satu rekomendasi jasa yang memberikan harga dan pelayanan terbaik adalah temanlegal.com. Pelaku bisnis pun bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum mengajukan perizinan.
Mengurus perizinan usaha makanan menunjukkan komitmen dari pelaku bisnis untuk memproduksi makanan ringan yang memenuhi standar keamanan konsumen. Di samping itu, juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.