Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat menjadi tantangan tersendiri. Mengingat beberapa kondisi bisa jadi faktor pemicu keadaan darurat loh. Misalnya saja nih seperti adanya bencana alam hingga serangan virus corona layaknya beberapa waktu lalu.
Ketika sebuah wilayah terkena bencana alam pastinya butuh bantuan berupa barang serta jasa kan? Alhasil dalam kondisi tersebut pengadaan barang dan jasa adalah suatu kebutuhan yang cukup penting. Untuk keberlangsungan hidup para korban dan relawan.
Pengertian Keadaan Darurat
Kalian harus paham dulu nih gambaran umum dari kondisi darurat sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa. Keadaan darurat mulanya dipahami sebagai suatu pernyataan yang ditujukan kepada para masyarakat dalam bentuk peringatan.
Umumnya pihak yang memberikan pernyataan kondisi darurat adalah pemerintah terkait. Seperti saat terjadi perang, bencana alam maupun kerusuhan. Aturan terkait hal ini bisa kalian cermati di Perpres 16 Tahun 2018.
Ada pendapat lain yang menjelaskan jika keadaan negara yang tidak normal bisa juga disebut dengan keadaan darurat. Sehingga butuh jaminan penawaran yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan ada untuk pengadaan yang sudah direncanakan.
Dalam melakukan pengadaan sarana maupun prasarana ada yang namanya pemberian uang muka kerja untuk tahun jamak sebesar yang diperlukan. Dengan begitu dana yang ada tak kurang serta tidak berlebih.
Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat
Pastinya kondisi menjadi salah satu faktor penting dalam banyak hal. Nah, melakukan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat itu ada perbedaan dengan kondisi normal. Apa saja sih ruang lingkup pengadaan saat kondisi darurat? Berikut penjelasannya:
- Ruang lingkup melakukan pengadaan barang dan jasa di desa atau yang lainnya meliputi bencana alam, sosial maupun bencana non alam.
- Rusaknya sarana serta prasarana yang bisa saja memicu gangguan pada pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Turut menjadi salah satu ruang lingkup dalam pembahasan pengadaan barang dan jasa 2023.
- Memberikan sejumlah bantuan yang ditujukan kepada korban bencana alam yang menimpa negara lain.
- Pengadaan barang dan jasa perusahaan swasta punya ruang lingkup memberikan pertolongan sekaligus menjalankan pencarian.
Tingkatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kondisi Darurat
Pada dasarnya pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan oleh pihak yang punya wewenang. Dengan memandang tingkatan dalam kondisi darurat yang ada. Apa saja tingkatan yang dimaksud? Inilah pembahasannya:
1. Siaga Darurat
Kalian harus paham nih, bahwa siaga darurat itu tingkatan pertama dalam pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat. Yang mana siaga darurat merupakan suatu kemungkinan yang punya potensi ancaman meningkat statusnya merujuk pada terjadinya ancaman.
Biasanya status seperti ini akan diberikan informasinya oleh pihak terkait jika ancaman meningkat. Sehingga jika ancaman sudah terjadi sungguhan, pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa segera diproses mengikuti aturan yang berlaku.
2. Tanggap Darurat
Status tingkatan kondisi darurat berikutnya dalam pengadaan barang dan jasa adalah tanggap darurat. Status ini menjadi tanda bahwa kondisi yang mengancam sudah mulai berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
Nah, untuk mengatasi masyarakat yang terdampak biasanya akan dilakukan pengadaan barang dan jasa di bawah 50 juta atau bisa lebih sesuai kondisi. Diharapkan dengan adanya pengadaan seperti ini bisa membantu agar kondisi segera normal kembali.
3. Transisi
Pengadaan barang dan jasa pdf membantu memberikan informasi mampu membantu memberikan informasi. Satu diantaranya berupa tingkatan dalam kondisi darurat yang terakhir berupa status transisi. Status ini nih menjadi tanda ancaman darurat mulai turun.
Dengan kata lain status ini bisa juga dipahami jika ancaman yang terjadi sudah berakhir. Meski begitu kondisi masyarakat tetap butuh pengadaan barang maupun jasa seperti yang tercantum dalam Perpres pengadaan barang jasa.
Proses Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat
Saat ingin melakukan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat harus melalui beberapa tahapan nih. Biasanya dimulai dengan tahapan perencanaan hingga pembayaran. Penasaran ulasan selebihnya? Yuk simak penjabaran berikut:
1. Perencanaan
Tahap awal saat akan melakukan pengadaan barang/ jasa yaitu perencanaan. Perlu diketahui nih jika perencanaan ini akan terdiri dari beberapa tahapan juga. Seperti yang tercantum dalam contoh pengadaan barang dan jasa yang ada.
Identifikasi terhadap batang maupun jasa yang diperlukan menjadi langkah awal dalam proses perencanaan. Bisa dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap situasi yang terjadi sesegera mungkin. Seperti saat pengadaan barang dan jasa Surabaya saat diperlukan.
Sesudah dikaji dengan baik berikutnya tinggal melakukan penyelamatan korban. Dilanjut dengan mencukupi keperluan utama yang meliputi air, makanan, obat dan yang lainnya. Hingga tak heran jika kontrak pengadaan barang terdiri dari banyak hal.
2. Pelaksanaan
Seperti halnya yang terdapat pada peraturan LKPP pengadaan barang dan jasa bahwa dalam proses pelaksanaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pengadaan lewat pihak penyedia sedangkan yang kedua pengadaan dilakukan dengan cara swakelola.
Saat pengadaan pakai pihak pengelola, maka harus melewati sejumlah tahapan. Diantaranya meliputi penerbitan surat hingga berakhir dengan proses serah terima pekerjaan terkait. Perlu diperhatikan juga ya bahwa tiap pengadaan tak sama prosesnya.
Begitu pun saat melakukan pengadaan dilakukan dengan cara swakelola juga perlu melalui sejumlah tahapan. Baik pengadaan barang dan jasa BUMN atau yang lainnya. Proses ini diawali dengan melakukan koordinasi hingga melakukan serah terima.
3. Pembayaran
Undang-undang pengadaan barang dan jasa juga berhubungan dengan pembayaran yang dilakukan. Umumnya proses pembayaran akan dilalui dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu penyusunan kontrak sebagaimana yang sudah termuat pada SPPBJ.
Kedua yaitu melakukan pembayaran, yang bisa pakai metode bulanan atau bisa juga pakai metode bayar sekaligus. Ketiga yaitu proses audit yang dikerjakan oleh pihak yang punya wewenang. Baik untuk pengadaan barang dan jasa perusahaan swasta maupun non swasta.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Apa yang dimaksud dengan keadaan darurat itu?
Jawaban: Keadaan darurat bisa suatu pernyataan yang ditujukan kepada para masyarakat dalam bentuk peringatan. Seperti saat ada bencana alam, kerusuhan dan lainnya.
2. Apa yang dimaksud dengan keadaan darurat dalam tingkatan transisi?
Jawaban: Status transisi di sini bisa dipahami sebagai tanda bahwa ancaman darurat mulai turun. Bisa juga diartikan sebagai ancaman yang terjadi sudah berakhir.
3. Apa saja proses tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat?
Jawaban: Yang pertama adalah pengadaan lewat pihak penyedia sedangkan yang kedua pengadaan dilakukan dengan cara swakelola.
Solusi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat dengan Mudah
Saat ini memang banyak hal bisa dikerjakan dengan mudah tanpa ribet. Jadi jangan bingung lagi saat akan melakukan pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat. Sebab https://temanlegal.com/ menyediakan layanan menarik untuk kalian.
Penasaran apa saja layanan menarik untuk pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat dari https://temanlegal.com/? Jangan tunggu lebih lama lagi, segera hubungi pihak yang bertugas untuk mencoba layanan tersebut.