Keadilan hukum merupakan hak asasi yang perlu dijamin pada tiap lapisan masyarkaat. Salah satunya, untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan hukum bagi orang miskin. Maka diberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Karena realita di lapangan yang terjadi tidak semua lapisan masyarakat bisa menikmati akses bantuan hukum. Apa saja jenis bantuan hukum? Ada tiga jenis bantuan hukum yang akan dibahas secara lebih lanjut.
Tentunya,muncul pertanyaan mengapa negara perlu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin? Kemudian, bagaimana caranya kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma?
Ruang Lingkup Bantuan Hukum
Bantuan hukum dapat didefinisikan sebagai pemberian bimbingan serta dukungan hukum pada individu yang tidak mampu secara finansial. Sehingga, bantuan hukum bagi masyarakat miskin diperuntukkan bagi mereka yang tidak bisa membayar jasa pengacara.
Adapun ruang lingkup bantuan hukum ini mencakup pada berbagai aspek, mulai masalah perdata sampai pidana. Bantuan ini akan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan serta keadilan.
Kerap kali bantuan hukum ini disediakan oleh lembaga hukum ataupun organisasi yang berfokus pada pemberian akses keadilan. Apakah lembaga bantuan hukum gratis? Tentu saja gratis sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011.
Siapakah Penerima Bantuan Hukum
Siapa yang menjadi penerima bantuan hukum berdasarkan UU tentang bantuan hukum? Penerima bantuan hukum adalah kelompok atau perorangan yang termasuk dalam kategori tidak mampu atau miskin. Hal tersebut sesuai dengan UU bantuan hukum.
UU bantuan hukum telah diatur dalam UU no. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Siapa saja yang dapat diberikan bantuan hukum? Diatur dalam SEMA No. 10/2010 Pasal 27, penerima bantuan hukum diprioritaskan kepada masyarakat miskin.
Selain itu, diutamakan pula pada perempuan, anak-anak dan para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan layanan atau bantuan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Karena sering adanya kasus ketidakadilan hukum maka diberikan bantuan.
Tujuan Diberikan Bantuan Hukum
Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat diberikan untuk beberapa tujuan. Tujuannya tidak hanya memberikan keadilan hukum secara merata dalam beberapa lapisan masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian bantuan hukum, yakni:
1. Untuk Menjamin Akses Keadilan
Bantuan hukum bagi masyarakat miskin diberikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki akses yang adil. Hal ini terlepas dari status sosial maupun ekonomi mereka. Semua masyarakat berhak mendapatkan akses keadilan yang baik.
Dalam hal ini, menjamin akses keadilan memberikan kesempatan bagi tiap individu, baik mampu maupun tidak mampu untuk menghadapi hambatan. Sehingga, setiap individu dapat merasakan, memahami serta menyelesaikan masalah hukum yang dialami.
2. Untuk Memberikan Perlindungan Hak Individu
Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan atas dasar hak-hak individu. Pemberian layanan hukum yang memadai serta memberikan bantuan hukum dapat membantu individu untuk memahami hak mereka.
Selain itu, bantuan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan apabila hak individu mereka dilanggar. Untuk itu, konsep bantuan hukum tidak hanya untuk memberikan akses yang mudah dalam mendapatkan keadilan hukum.
3. Untuk Menciptakan Sistem Hukum Inklusif
Tujuan diberikannya bantuan hukum, yakni untuk mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum. Diharapkan adanya bantuan hukum ini mampu mengurangi kesenjangan akses keadilan hukum antar individu. Sehingga, terciptanya sistem hukum yang inklusif.
Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum mampu mendorong terjadinya keadilan sosial. Dengan ini, individu yang mampu secara finansial maupun yang tidak mampu secara finansial dapat merasakan keadilan hukum.
4. Untuk Memberikan Informasi Hukum
Adanya bantuan hukum akan memberikan informasi serta pengetahuan mengenai hukum pada individu yang membutuhkan. Hal ini termasuk pada pemberian pemahaman mengenai hak hukum, proses hukum serta opsi yang tersedia dalam menghadapi masalah hukum.
5. Untuk Mempromosikan Penyelesaian Damai
Maksud dari mempromosikan penyelesaian damai, yakni bantuan hukum akan berperan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun caranya, yakni dengan memberikan mediasi atau alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa.
Adapun alternatif penyelesaiannya dapat berupa bantuan hukum individu untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Hal ini, individu yang mendapatkan bantuan hukum mampu mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa melibatkan proses peradilan panjang.
Jenis Bantuan Hukum yang Diberikan
Lembaga bantuan hukum adalah salah satu organisasi kelembagaan bukan organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum. Ada beberapa jenis-jenis bantuan hukum yang dapat diberikan bagi masyarakat miskin, yakni:
1. Bantuan Pro Bono dari Advokat
Bagaimana jika seseorang tidak mampu membayar pengacara? Apabila seseorang memang tidak mampu secara finansial untuk membayar pengacara, maka dapat diberikan bantuan hukum pro bono. Pengacara gratis namanya apa? Namanya adalah pro bono.
Pro bono adalah layanan hukum yang diberikan advokat atau pengacara secara sukarela atau cuma-cuma. Umumnya, advokat yang memberikan bantuan pro bono bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi.
Bantuan secara cuma-cuma ini mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, perwakilan di pengadilan dan lain-lain. Sehingga individu yang keterbatasan finansial dapat sangat terbantu.
2. Bantuan Hukum dari Lembaga Hukum
Terdapat lembaga bantuan hukum serta organisasi kemasyarakatan yang memang didirikan dengan tujuan menyediakan bantuan hukum. Umumnya tiap lembaga tersebut memiliki tim advokat serta staf profesional.
Bantuan hukum meliputi apa saja? Meliputi bantuan nasihat hukum, konsultasi, representasi hukum dan lainnya. Bagi individu atau kelompok orang yang membutuhkan bantuan hukum dapat diberikan bantuan hukum.
Ketersediaan lembaga hukum tersebut dapat membantu dalam berbagai masalah hukum. Adapun masalah hukum tersebut meliput masalah perdata, pidana, keluarga dan lain sebagainya. Jadi lembaga tersebut dapat memberikan bantuan hukum.
3. Bantuan Layanan Pembebasan Biaya Perkara
Bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga termasuk layanan pembebasan biaya perkara. Beberapa negara menyediakan pembebasan terkait biaya perkara bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.
Program tersebut akan memungkinkan masyarakat yang keterbatasan finansial mendapatkan keringanan biaya. Kapan seseorang dapat dikatakan memberikan bantuan hukum? Bantuan hukum diberikan ketika proses pengadilan sampai dengan putusan pengadilan.
Pembebasan biaya perkara bertujuan untuk memastikan akses keadilan hukum yang setara. Program ini diberikan pada masyarakat yang memenuhi syarat agar mendapatkan pembebasan biaya perkara. Biaya tersebut termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya.
Hak Serta Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
Para penerima bantuan hukum juga memiliki kewajiban dan hak mereka. Hak serta kewajiban perlu diperhatikan bagi para penerima bantuan hukum. Adapun beberapa hak bagi penerima bantuan hukum, yakni:
- Hak untuk mendapat akses terhadap bantuan hukum secara merata, adil dan setara tanpa adanya diskriminasi.
- Hak memperoleh penasihat hukum yang profesional dan berkualitas dari advokat maupun lembaga hukum.
- Hak memperoleh kerahasiaan dan privasi atas informasi yang diberikan pada pengacara.
- Hak untuk mengajukan pertanyaan serta memperoleh penjelasan terkait dengan hukum.
- Hak untuk terlibat secara aktif dalam mengambil keputusan terkait dengan strategi hukum yang diambil.
- Hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum lain apabila merasa tidak puas.
Sementara itu, untuk kewajiban untuk para penerima bantuan hukum, yakni:
- Wajib untuk memberikan informasi akurat kepada para bantuan hukum terkait masalah yang dihadapi.
- Kewajiban untuk bekerjasama dengan para advokat atau penyedia bantuan hukum selama proses penyelesaian.
- Kewajiban dalam membayar biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi.
- Kewajiban dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku serta menghindari tindakan yang melanggar hukum.
- Kewajiban dalam memberikan umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan.
PENUTUP
Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat berguna untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif. Bagi Anda yang bingung mencari lembaga bantuan hukum, percayakan pada https://temanlegal.com/. Urusan masalah legalitas hukum jadi mudah dan murah.
Frequently Asked Question (FAQ)
Terdapat beberapa pertanyaan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sebagai berikut:
1. Lembaga bantuan hukum apakah benar gratis?
Lembaga bantuan hukum dapat diberikan secara gratis pada warga yang menjadi korban ketidakadilan hukum atau tidak mampu secara finansial.
2. Apa manfaat bantuan hukum untuk masyarakat miskin?
Manfaat bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yakni memberikan layanan penasehat hukum sehingga hak mereka terlindungi dan proses perkara dapat berlangsung.
3. Dana bantuan hukum apakah hanya untuk masyarakat miskin?
Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa bantuan hukum hanya diberi oleh masyarakat miskin yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak.