Author

Sebelum memulai suatu proyek, terutama proyek pembangunan, pastinya Anda perlu untuk melakukan pengadaan barang dan jasa konstruksi terlebih dahulu. Tanpa hal itu, proyek tersebut jelas tidak akan berjalan dengan lancar karena ada banyak hambatan.  Hanya saja, memang masih banyak orang yang belum paham tentang apa yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa di bidang jasa konstruksi. […]

Dalam kegiatan bisnis maupun pemerintah, pengadaan barang dan jasa sangatlah penting. Akan tetapi, tidak jarang terdapat pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan dari sejumlah aturan pemerintah maupun lembaga. Pengadaan yang dikecualikan bisa sebagian maupun keseluruhan dari pengadaan barang dan jasa. Ketentuan tersebut diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 tahun 2018 dan Nomor

Dalam bisnis proses lelang pengadaan barang dan jasa adalah salah satu bentuk operasional dari bisnis. Pada prosedur pelelangan akan dihadiri dan disaksikan oleh pihak yang menawarkan maupun yang menyediakan barang dan jasa. Tujuannya untuk mendapat penawaran terbaik. Para pelaku bisnis juga mengenal lelang sebagai tender. Di mana keduanya memiliki tujuan untuk mendapatkan penawaran barang dan

Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah perjanjian secara tertulis antara penyedia jasa dengan pembuat komitmen. Di dalamnya, terdapat beberapa jenis kontrak dan juga bentuk kontrak yang semua mengatur jalannya perjanjian. Bukti kontrak secara tertulis tersebut menjadi penting karena pengadaan barang dan jasa adalah bagian terstruktur dalam sebuah bisnis. Selain itu, dalam pemerintahan juga diperlukan

Melakukan pengadaan barang dan jasa tidak hanya asal saja, melainkan ada aturan tertentu. salah satu aturan yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja adalah pajak pengadaan barang dan jasa. Ya, pembayaran pajak tersebut hukumnya wajib dan mengikat. Terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga PPh yang harus dibayarkan jika pengadaan telah mencapai jumlah tertentu. Setiap penyelenggara

Etika dalam bisnis sesuatu yang menyangkut adab dan sopan santun. Begitu pula adanya etika pengadaan barang dan jasa pemerintah atau bisnis lain. Setiap pengadaan membutuhkan akhlak atau etika dengan aturan dan tujuan yang jelas. Adanya unggah ungguh ketika melakukan pengadaan dalam sebuah instansi menuntut keselarasan tujuan dari adanya barang dan jasa tersebut. Etika Pengadaan Barang

Bagian yang tidak pernah luput dari suatu instansi adalah standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kewajiban membuat SOP tersebut memang sudah ada sejak dulu sehingga harus dilaksanakan. Tentu tujuan dari adanya SOP pengadaan barang dan jasa sangatlah baik sehingga tidak boleh terlewatkan. Tak hanya di wilayah pemerintahan, di sekolah, rumah sakit, atau tempat

Pada tahun 2018 yang lalu, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden. Peraturan tersebut adalah PP No.16 Th. 2018 mengenai pengadaan barang atau jasa. Dengan UU pengadaan barang dan jasa ini maka semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa wajib mematuhinya. Artinya hanya dengan download

Sudah pahamkah kalian mengenai PP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti apa? Biasanya peraturan semacam ini akan melibatkan banyak hal. Mulai dari kementerian terkait sampai dengan lembaga yang turut serta. Salah satu peraturan tersebut hadir dalam bentuk Perpres tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2018. Dalam aturan tersebut memuat sejumlah pasal dengan rinciannya masing-masing.

Kode KBLI masih terasa asing di telinga masyarakat. hanya pebisnis yang sudah berpengalaman yang paham terkait kode KBLI. Ada banyak sekali kode KBLI pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sudah dirancang demi memudahkan pelaku usaha dalam membuat kategori bidang usaha. Pihak yang membuat kode KBLI tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS) pusat. Kode tersebut digunakan