Author

Traktat bantuan hukum di balik hukum pidana ini memiliki peranan yang penting dalam hukum pidana. Traktat mampu memberikan panduan serta dukungan yang dibutuhkan para pelaku hukum. Dan, traktat bantuan hukum timbal balik adalah sebuah instrumen hukum. Sebagai sebuah instrumen hukum, traktat bantuan hukum tersebut sudah banyak diadopsi oleh banyak negara. Traktat bantuan hukum timbal balik […]

Di Indonesia ada namanya bantuan hukum yang diberikan kepada orang tertentu secara cuma-cuma alias gratis. Lantas sebenarnya apa sih tugas lembaga bantuan hukum itu? Secara umum sebuah lembaga bantuan hukum punya tugas, hak dan kewajiban serta yang lainnya. Keseluruhan tersebut dirancang untuk memberikan bantuan kepada warga yang memerlukan dan sesuai syarat secara maksimal. Yang meliputi

Mengenal BNRI Akta Pendirian Beserta Fungsi dan Syarat Mengurusnya Sebagai pengusaha Kamu perlu bersinggungan dengan BNRI akta pendirian. Tujuannya apa lagi kalau bukan agar perusahaan berbadan hukum yang Kamu kelola bisa diumumkan secara resmi. Baik perusahaan dalam bentuk PT, CV, atau pun lainnya. Jika perusahaan Kamu sudah diumumkan bahkan sudah diterbitkan pada tambahan BNRI. Menandakan

Pada mulanya fungsi lembaga bantuan hukum dihadirkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang butuh. Hingga warga miskin tersebut punya posisi atau pun kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebab di lapangan ada slogan, hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Nah, dari sinilah posisi sebagai advokat dibutuhkan oleh masyarakat dengan ekonomi lemah

Keadilan hukum merupakan hak asasi yang perlu dijamin pada tiap lapisan masyarkaat. Salah satunya, untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan hukum bagi orang miskin. Maka diberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Karena realita di lapangan yang terjadi tidak semua lapisan masyarakat bisa menikmati akses bantuan hukum. Apa saja jenis bantuan hukum? Ada tiga jenis bantuan hukum yang

Sebenarnya berapa sih besaran biaya lembaga bantuan hukum itu? Dalam peraturan disebutkan bahwa biaya untuk bantuan hukum akan terdiri dari sejumlah hal. Yakni bantuan hukum litigasi yang meliputi hukum pidana, perdata dan juga tata usaha negara. Selain itu juga ada bantuan hukum non litigasi yang meliputi penyuluhan hukum, penelitian hukum, konsultasi hukum dan lain sebagainya.

Sejumlah wilayah melakukan sosialisasi mengenai layanan Sistem Administrasi Badan Hukum atau yang sering disebut dengan SABH. Adapun pihak yang punya peran penting dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal AHU. Sebenarnya layanan ini sudah diresmikan cukup lama. Namun lantaran satu dan lain hal, diperlukan sosialisasi supaya orang lebih paham. Beberapa syarat diperlukan untuk pengurusan legalitas lewat